• Januari 16, 2024
  • ardwk
  • 0

TEMPO.CO, JakartaWahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi anggotakan sejumlah perusahaan milik calon presiden nomor urut 2, Prabu Subianto, yang menguasai tanah seluas 500.000 hektare. Manajer Kampanye Walhi Uli Siregar mengatakan ada sekitar 17 perusahaan milik Menteri Pertahanan itu yang tergabung dalam satu grup besar bernama PT Nusantara Energy Resource.

“Jadi ada 17 perusahaan yang tergabung di dalamnya dan perusahaan-perusahaan ini bergerak di usaha-usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan monokultur sawit,” ujar Uli dalam diskusi di Jakarta Selatan pada Senin, 15 Januari 2024.

Lahan tersebut terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Menurut Uli, hal yang harus menjadi sorotan adalah kesesuaian kepemilikan lahan peraturan tersebut dengan peraturan-undangan. Terutama pada saat izin itu diberikan.

Uli mengatakan informasi soal 17 perusahaan tersebut berdasarkan data terakhir pada tahun 2019, sehingga kemungkinan jumlah perusahaannya bisa lebih banyak saat ini. Ia pun meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklarifikasi dan mengungkapkannya secara transparan. Pasalnya, Walhi menilai sampai saat ini tidak ada keterbukaan informasi dari kementerian.

Berdasarkan catatan Walhi, 17 Perusahaan milik Prabowo itu menguasai hampir 500.000 hektar. Dari total lahan itu, katanya, hampor 78.000 hektare digunakan untuk industri di sektor pertambangan. Selain itu, ia mengungkapkan juga ada lahan milik Prabowo di enam kabupaten di Aceh yang luasnya hampir 98.000 hektar.

“Artinya dia bisa saja menguasai puluhan ribu hektar itu karena dia dikelola atas nama entitas korporasi,” ujar Uli.

Ia membuka pembagian lahan itu sebenarnya berkaitan dengan kewajiban dengan kewajiban lainnya. Misalnya, ketentuan kepemilikan lahan di atas 25 hektar akan diwajibkan memiliki perjanjian penggunaan lahan (PPL), tetapi terbatas 2000 hektar harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Dengan demikian, perbedaannya ada pada instrumen yang memenuhi hukum yang harus dijalankan.

Iklan

Tetapi, menurutnya, kebijakan soal ini pun berubah-ubah. Seperti di sektor pertambangan dan perkebunan pernah diatur bahwa satu entitas hukum tidak boleh memiliki izin lebih dari 10.000 hektar. Sedangkan apabila entitas tersebut memiliki lebih dari itu, maka harus membangun entitas perusahaan lainnya. Walhasil, menurut Uli, wajar ketika Prabowo memiliki PT Nusantara Energy Resource yang melingkupi 17 anak perusahaan untuk menguasai lahan seluas 500.000 hektare.

Namun, ia menyyangkan persoalan ini hanya mengemuka ketika Pemilu. Sebelumnya, sengkarut lahan milik Prabowo juga dikemukakan Joko Widodo atau Jokowi saat bersaing dengan Prabowo. Tetapi saat terpilih jadi presiden, tutur Uli, tidak ada kebijakan yang dilakukan untuk merespons atau memeriksa kepemilikan lahan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 .

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Ganjar Berharap Kasus Wadas dan Semen Rembang Dibahas di Debat Calon Presiden

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *